TANYA PERMASALAHAN HUKUM

FORUM TANYA JAWAB

Selasa, 15 Mei 2018 15:27:20
Pengirim Muhamad Rifai
Pertanyaan:
Untuk perbup nomor 84 tahun 2016 tentang pakaian dinas kok tidak ada ya. Ap blum di publikasikan...?

Jawaban:

Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Saudara yang telah berpartisipasi dalam forum tanya jawab pada website JDIH Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal.


 


Saudara Rifai yang terhormat, Untuk Perbup yang mengatur tentang Pakaian Dinas terdapat pada Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.


 


Untuk publikasi sudah kita laksanakan bekerjasama dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal dengan membagikan Perbupnya dan melaksanakan sosialisasi kepada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal. Sedangkan untuk Pemerintahan Desa kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh Kecamatan. Untuk Perbup Pakaian Dinas sendiri bisa di akses pada alamat website JDIH ini.


 


Saudara Rifai yang terhormat, demikian tanggapan singkat kami semoga dapat bermanfaat.


Jumat, 16 Januari 2015 07:20:22
Pengirim Hadiyanto, ST
Pertanyaan:
Kepada Yth Bpk . Kabag Hukum Setda Kendal Sering Kali terjadi dan Hampir setiap tahun di kabupaten kendal ini, Pelaksana Kegiatan Konstruksi menjadi sasaran empuk para penegak hukum ( Tipikor dan Kejaksaan )dan dalam hal ini PPK akan menjadi orang yg paling disalahkan dan mudah menjadi Tersangka . kebetulan saya pernah menjadi Saksi Ahli dalam Kasus Tipikor di kendal dan selama saya mengikuti persidangan tidak ada bantuan Hukum dari Pihak pemerintah untuk PPKom . padahal PPKom melaksanakan Tugas pemerintah . Mohon untuk kedepan hal ini dapat di jadikan koreksi , karena jika para PNS menolak menjadi PPKom karena alasan tersebut tentunya akan mengganggu kelancaran pembangunan di Kab. Kendal .

Jawaban:

Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Saudara yang telah berpartisipasi dalam forum tanya jawab dalam website JDIh Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal.


Sdr. Hadi yang terhormat, saat ini banyak teman-teman kita yang mempunyai pemikiran yang sama dengan saudara, oleh karena itu, menyikapi PPK tidak hanya sekedar tanda tangan kontrak, maka PPK diharapkan menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangannya dengan baik. Setelah diteliti lebih dalam, permasalahan yang timbul dalam proses pengadaan barang dan jasa, sebagian besar terjadi karena ketidaktahuan dan kurangnya kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Penyebabnya, sebagian besar menjadi PPK bukan karena memang pantas menjadi PPK, melainkan karena menduduki jabatan eselon tertentu. Sayangnya, banyak yang lupa, bahwa tanggung jawab PPK di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 amat berat.


Salah satu temuan yang paling sering terjadi adalah pengadaan barang/jasa fiktif. Hal ini terjadi karena PPK tidak cermat dalam melihat barang/jasa yang diadakan. Hasil pekerjaan yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa diterima bulat-bulat dan tidak melakukan prinsip check dan re-check. Karena tidak memahami jenis barang/jasa yang diadakan, PPK biasanya menerima dokumen apapun yang disodorkan oleh penyedia.


Walaupun ada panitia penerima hasil pekerjaan atau ada konsultan pengawas, penanggung jawab pekerjaan tetap berada di tangan PPK, sehingga pemeriksaan atas barang/jasa yang telah diadakan tetap mutlak dilakukan oleh PPK sebelum diserahkan kepada PA/KPA, karena berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.


Dalam penyerahan hasil pekerjaan tidak sekedar menyerahkan secara fisik, melainkan harus menyerahkan sesuai dengan fungsi dan kemampuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan serta dokumen kontrak. Oleh sebab itu, pada saat pengujian, PPK harus bisa memastikan setiap spesifikasi sesuai dengan yang telah ditetapkan dan alat/barang berfungsi sesuai ketentuan.


Sebenarnya PNS tak perlu khawatir menduduki posisi PPK, jika yang bersangkutan paham akan aspek hukum maupun kewenangannya sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010.


Untuk waktu yang akan datang, KORPRI Kabupaten Kendal mempuanyai program kerja pendampingan/bantuan hukum bagi teman-teman PNS yang mengalami masalah hukum. Program kerja tersebut tidak dapat berjalan tanpa kerja sama dan partisipasi Saudara.


Sdr. Hadi yang saya hormati, demikian tanggapan singkat yang dapat disampaikan semoga dapat bermanfaat.


AGENDA KEGIATAN

Kamis, 24 November 2016
Lomba KADARKUM Tingkat Kabupaten Kendal Tahun 2016

guna menambah semangat untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam masyaraakat maka perlu diadakan lomba cerdas tangkas keluarga sadar hukum secara berkelanjutan

Selengkapnya
Sabtu, 18 Oktober 2014
Bimbingan Teknis Legal Drafting Tahun 2015

Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal akan melaksanakan Bimtek Legal Drafting Tahun 2015

Selengkapnya
Selasa, 14 Oktober 2014
Lomba KADARKUM Tingkat Kabupaten Kendal Tahun 2015

guna menambah semangat untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam masyaraakat maka perlu diadakan lomba cerdas tangkas keluarga sadar hukum secara berkelanjutan

Selengkapnya

BERITA TERBARU

 
Senin, 10 September 2018 11:46:11
SOSIALISASI PRODUK HUKUM DAERAHTAHUN 2018

Dilaksanakan di 5 eks Kawedanan Kabupaten Kendal

Selengkapnya
 
Senin, 10 September 2018 11:24:41
JDIH KABUPATEN KENDAL BERKUNJUNG KE JDIH KOTA SALATIGA

Dalam rangka pengembangan pengelolaan perpustakaan hukum dan website JDIH

Selengkapnya
 
Selasa, 08 Mei 2018 11:08:17
FORKOMPIMDA KENDAL BAHAS KORUPSI DAN DAMPAKNYA

KENDAL - Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kendal, Selasa (8/5/2018), dengan fasilitasi dari Kantor Kesbanglinmas Pemkab Kendal, menggelar Rapat Koordinasi Masalah Strategis dan Aktual membahas soal korupsi, pungli...

Selengkapnya
 
Kamis, 26 Mei 2016 12:31:43
TIM KADARKUM KABUPATEN KENDAL MELAJU KE LOMBA KADARKUM TINGKAT NASIONAL

Setelah meraih Juara I Lomba Kadarkum Tingkat Propinsi Jawa Tengah Tahun 2016

Selengkapnya

Statistik Pengunjung

79

Pengunjung hari ini
2

Pengunjung online
57717

Total Pengunjung
162355

Total Hit

ARTIKEL HUKUM

Rabu, 08 April 2015 08:36:42
MEKANISME PENILAIAN KABUPATEN/KOTA PEDULI HAM

Kabupaten/Kota Peduli HAM

Selengkapnya
Rabu, 26 November 2014 10:30:26
PERKEMBANGAN NORMA, ETIKA SOSIAL SEBAGAI SUMBER PENEMUAN HUKUM DALAM HUBUNGAN DENGAN HUKUM KESEHATAN

Penemuan hukum dalam hubungannya dengan hukum kesehatan pada dasarnya tidak ada bedanya dengan penemuan hukum dalam bidang-bidang hukum lain seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata Negara dan sebagainya. Tidak ada yang...

Selengkapnya