Produk Hukum

ABSTRAK

-      Dalam rangka meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel serta untuk mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), diperlukan peningkatan profesionalisme pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Kendal yang bergerak di bidang perbankan dan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), maka berdasarkan ketentuan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kendali Artha yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Kendal No.16 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkeditan Rakyat Kendali Artha perlu dilakukan perubahan bentuk badan hukum menjadi perseroran daerah.

-      Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 13 Tahun 1950, UU No.7 Tahun 1992, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.40 Tahun 2007, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.32 Tahun 1950, PP No.16 Tahun 1976, PP No.54 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2019, PP No.87 Tahun 2014, Perda Kabupaten Kendal No.11 Tahun 2007, Perda Kabupaten Kendal No. 6 Tahun 2016

-      Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:

1.  Kegiatan usaha

2.  Jangka waktu

3.  Modal dasar

4.  Ketentuan peralihan

CATATAN

-      Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 30 September 2020.

-      Perda ini ditetapkan di Kendal pada tanggal 30 September 2020.

-      Penjelasan 3 halaman.

-      Perda ini mendapat persetujuan bersama DPRD Kabupaten Kendal

-      Perda ini mencabut Perda Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2007