Produk Hukum

ABSTRAK

-      Dalam rangka melakukan perlindungan usaha perdagangan eceran dalam skala mirko, kecil, dan menengah melalui upaya penataan dan permbinaan sehingga terjadi sinergi antara [usat perbelanjaan dan toko swalayan dan pasar rakyat di Kabupaten Kendal serta dalam rangka merespon perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penataan, Pembinaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut dan diganti

-      Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 5 Tahun 1999, UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 20 Tahun 2008, UU No.7 Tahun 2014, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No.32 Tahun 1950, PP No. 16 Tahun 1976, Perpres No.112 Tahun 2007, Perpres No. 97 Tahun 2014, Perpres No. 87 Tahun 2014, Perda Kabupaten Kendal No. 6 Tahun 2016

-      Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:

1.  Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan

2. Persyaratan perdagangan antara pemasok dengan toko swalayan

3.  Kemitraan

4.  Pembiayaan

5.  Peran Pusat perbelanjaan dan toko swalayan

6   Perizinan

7.  Pelaporan

8.  Kewajiban dan larangan

9.  Pembinaan dan pengawasan

10.Sanksi Administratif

11.Penyidikan

12.Ketentuan Pidana

13.Ketentuan Peralihan

CATATAN

-      Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 4 September 2020.

-      Perda ini ditetapkan di Kendal pada tanggal 4 September 2020.

-      Penjelasan 4 halaman.

-      Perda ini mendapat persetujuan bersama DPRD Kabupaten Kendal

-      Terdapat sanksi administratif bagi pelanggar Perda ini