Produk Hukum

ABSTRAK

-      Melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan Rancangan peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir

-      Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, Uu No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 32 Tahun 1950, PP No. 16 Tahun 1976, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 2 Tahun 2012, PP No.27 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 2 Tahun 2018, PP No. 56 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, Perpres No. 87 Tahun 2014, Perda Kabupaten Kendal No. 11 Tahun 2007, Perda Kabupaten Kendal No. 6 Tahun 2016,  Perda Kabupaten Kendal No. 21 Tahun 2018, Perda Kabupaten Kendal No. 6 Tahun 2019.

-      Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang

a. Laporan Realisasi Anggaran

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

c. Neraca

d. Laporan operasional

e. Laporan arus kas

f.  Laporan Perubahan Ekuitas

g. Catatan atas laporan keuangan

CATATAN

-      Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 2 November 2020.

-      Perda ini ditetapkan di Kendal pada tanggal 2 November 2020.

-      Penjelasan 2 halaman.

-      Perda ini mendapat persetujuan bersama DPRD Kabupaten Kendal

-      Lampiran 31 halaman