Produk Hukum

ABSTRAK

-      Dalam rangka menunjang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelaksanaan sistem Kearsipan yang dinamis, sinergi, dan komprehensif sebagai sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah serta memori kolektif yang mempunyai nilai dan arti penting, diperlukan sistem pengolahan Kearsipan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan, serta untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan kearsipan.

-      Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 13 Tahun 1950, UU No.8 Tahun 1997, UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU No.43 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.32 Tahun 1950, PP No.16 Tahun 1976, PP No.27 Tahun 1983, PP No.87 Tahun 1999, PP No.28 Tahun 2012, PP No.12 Tahun 2017, PP No.54 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2019, Perpres No.87 Tahun 2014, Perda Kabupaten Kendal No.1 Tahun 1988, Perda Kabupaten Kendal No.4 Tahun 2012, Perda Kabupaten Kendal No.5 Tahun 2012, Perda Kabupaten Kendal No.6 Tahun 2016, Perda Kabupaten Kendal No.8 Tahun 2016.

-      Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:

1.  Penetapan kebijakan kearsipan

2.  Pembinaan kearsipan

3.  Pengelolaan arsip

4.  Organisasi kearsipan

5.  Sumber daya manusia

6.  Prasarana dan sarana

7.  Pengendalian dan pengawasan

8.  kerjasama

9. Organisasi profesi dan peran serta masyarakat

10. Pendanaan

11. Larangan

12. Ketentuan penyidikan

13. Ketentuan pidana

CATATAN

-      Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 4 September 2020.

-      Perda ini ditetapkan di Kendal pada tanggal 4 September 2020.

-      Penjelasan 9 halaman.

-      Perda ini mendapat persetujuan bersama DPRD Kabupaten Kendal

-      Adanya ancaman pidana bagi pelaku pelanggaran Perda ini