Produk Hukum

Perdes APBDes 2023_Ngampelwetan

NOMOR 2 TAHUN 2021

Nomor 5 Tahun 2022

13. SK No 13 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pokja pemutakhiran profil Desa Bumiayu TA 2023

12. SK No 12 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Kader LPMD Desa Bumiayu

11. SK No 11 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Kader Posyandu Balita Melati Desa Bumiayu

10. SK No 10 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Ketua RT dan Ketua RW Desa Bumiayu Periode 2023-2028

9. SK No 9 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tim Penggerak PKK Desa Bumiayu

8. SK No 8 Tahun 2023 tentang Penunjukan Duta Genre Desa Bumiayu Tahun 2023

7. SK No 7 Tahun 2023 tentang Petugas Kebersihan Kantor Kepala Desa Bumiayu

6. Sk No 6 Tahun 2023 Tentang Kelompok Informasi Masyarakat Desa Bumiayu

5. SK No 5 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia ( KPM ) Bumiayu

4. SK No 4 Tahun 2023 tentang KPMD Bumiayu

3. SK No 3 Tahun 2023 tentang TPK Desa Bumiayu Tahun 2023

2. SK No 2 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan PKPKD ke PPKD Tahun 2023 Desa Bumiayu

1. SK No 1 Tahun 2023 tentang PPKD Bumiayu Tahun 2023

SK PKT download

SK TPQ download

SK TPK download

SK RT download

SK Pejabat Penatausahaan keuangan download

SK LPMD download

SK TP PKK download

SK Kelompok Tani Marsudi Tani Download

SK POKMAS Bansos Rumah Bencana download

SK POKMAS Bansos Rumah Bencana download

2.SK Tenaga Bantu Kadus I download

Perkades no 3 tahun 2023 penetapan hasil verifikasi dan validasi data P3KE

Dokumen RPJMDesa ini sebagai dasar program kerja Kepala Desa selama periode 6 (enam) tahun ke depan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Kepala Desa dan juga sebagai tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan, potensi maupun kebutuhan–kebutuhan pembangunan di lingkungannya dalam upaya perbaikan tingkat kehidupan dan ekonomi masyarakat.

Peraturan kepala desa parakan sebaran no 05 tahun 2022 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parakan sebaran tahun 2023

Penjabaran Perdes APBDes 2021

Perubahan KPM BLT DD 2020

Perkades Penjabaran Perubahan APBDes 2020

Perkades BLT DD TA 2020

Perkades Perubahan Penjabaran APBDes

Perdes Pertanggungjawaban TA 2020

Perdes APBDes TA 2021

Perubahan kedua APBDes 2020

RKPDes 2021

RPJMDes 2020 s/d 2026

Penggunaan dan pemanfaatan tanah desa.

Perubahan APBDes 2020

Perubahan ke dua RKPDes TA 2020

Perubahan RKPDes TA 2020

Penjabaran APBDesa TA 2022

Penjabaran APBDesa Perubahan

PPKM mikro

Perubahan ke-dua atas penjabaran APBDesa 2021 untuk SDGs

Perubahan Penjabaran APBDes 

Penggunaan anggaran desa untuk PPKM

KPM BLT DD 2021

APBDes 2022

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Perubahan APBDes 2021

RKPDes 2022

PPKM Covid-19

Perubahan RKPDes 2021

KPM BLT DD 2023

Penjabaran APBDes Perubahan 2022

Perubahan penjabaran APBDes 2021

Perubahan KPM BLT DD TA 2022

KPM Penerima BLT DD TA 2022

RKPDes 2023

Pertanggungjawaban APBDesa TA 2021

Untuk melakukan pengawasan dan penertiban segala macam sumbangan yang masuk Desa

Perkades penjabaran APBDes 2023

APBDes 2023

Pembangunan jalan pertanian

Pembangunan jalan pertanian

Perdes Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2022

PERATURAN DESA TRUKO NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG RPJM DESA TAHUN 2022-2028

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023

Rencana Kerja Pembangunan  Desa Tahun 2022

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Petung masa 2020 sampai dengan 2026.

PERATURAN KEPALA DESA BANGUNSARI NOMOR 06 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT –DD) TAHUN ANGGARAN 2023

Perdes Nomor 10 Tahun 2021 Tentang APBDes 2022

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

tahun 2023 pemerintah desa masih harus mengalokasikan dana untuk pemberian bantuan langsung tunai yang dianggarkan dari DANA DESA (BLT DD), berbeda dari tahun 2022 yang mengharuskan anggaran minimal 40% dari dana Desa, tahun 2023 pemerintah menetapkan maksimal anggaran 20% dari DANA DESA. hal ini di prioritaskan untuk masyarakat kategori MISKIN EKSTRIM yang belum mendapatkan bantuan sosial dalam bentuk apapun dari pemerintah. dalam hal ini pemerintah desa harus menetapkan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dalam PERATURAN KEPALA DESA (PERKADES BLT DD 2023)

berikut perkades BLT DD Desa Gebangan tahun 2023

setelah 3 bulan dilantik, kepala desa harus menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa yaitu selama masa jabata kepala desa. hal ini bertujuan untuk memetakan masalah dan potensi yang ada di desa, RPJMdes juga bertujuan mewujudkan visi dan misi kepala desa sehingga sampai dengan masa jabatan kepala desa berkhir masyarakat bisa menilai capaian dan hasil pekerjaan kepala desa selama satu periode jabatan. berikut kami sampaikan perdes tentang RPJMdesa gebangan tahun 2020-2026

PERDES RKPDesa tahun 2021 untuk tahun anggaran 2022 berisi tentang rencana kerja pemerintah desa di tahun 2022. pada bulan juli tahun 2021 desa sudah harus mulai menyusun rencana kerja pada tahun 2022 paling lambat sampai bulan september 2021. rencana kerja pemerintah desa harus selaran dengan RPJM desa da rencana kerja daerah pada tahun berjalan agar selaras. berikut RKPdesa Gebangan tahun 2022:

untuk melaksanakan kegiatan di tahun 2022, pemerintah desa gebangan harus menetapkan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa paling lambat tanggal 31 desember 2021. untuk lebih jelasnya silahkan simak lampiran PERDES ABDES DESA GEBANGAN NO 05 TAHUN 2021

Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penerima KPM BLT DD Tahun 2023

Peraturan Kepala Desa Peron Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penjabaran APBDES 2023

Peraturan Desa Peron Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Peron Tahun Anggaran 2023

PERATURAN DESA TEGOREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEGOREJO TAHUN ANGGARAN 2023

PERKADES NO 1

TENTANG

PENJABARAN APBDES TA 2023

SK Delegasi Peserta Bumdesma

Perdes Kerja Sama Desa No. 09 tahun 2022

PERATURAN KEPALA DESA NO 3 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

PERATURAN KEPALA DESA NO 5 TAHUN 2022 TENTANG KERJA SAMA DESA

PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

PERATURAN DESA NOMOR 3 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

PERATURAN DESA NO 2 TAHUN 2022 TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA LUMBUNG KAMULYAN DESA LIMBANGAN KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

Perjanjian Pihak ke 3

Laporan Hasil Inspektorat

Perkades BLT DD 2021

Tes Urin BNN

Sosialisasi Keluarga Sadar Hukum

SK Kader Anti Korupsi Desa Ngampel Wetan

SK Pengangkatan Tokoh Agama

Berita Acara Musrenbangdes 2022

Berita Acara BLT-DD 2021

Musdes Evaluasi BLT-DD

Lelang Bondo Deso

Musdes Pertanian

Berisi standar layanan dalam Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Johorejo

Berisi Peraturan Desa tentang RKP Desa Johorejo Tahun Anggaran 2022

Perkades BLT Tahun 2022 tentang KPM 74 orang

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 141/243/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN, SUB KEPANITIAAN KECAMATAN, DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KABUPATEN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN
KENDAL TAHUN 2022

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) Desa Johorejo Tahun 2020-2026 adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang akan dilaksanakan pada bhakti kepemimpinan Kepala Desa Umi Maslihah periode 2020-2026, yang merupakan penjabaran visi misi Kepala Desa, Kegiatan Rutin Pembangunan Desa serta arah pembangunan Pemerintah Kabupaten Kendal, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat. RPJMDesa dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Desa Johorejo pada setiap tahun anggarannya.

Berisi rincian anggaran dan kegiatan APBDes T.A. 2022 yang diubah berdasarkan Peraturan Kepala Desa Johorejo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran APBDes T.A. 2022

Perubahan atas Peraturan Kepala Desa Johorejo Nomor 8 Tahun 2021, berisi penjabaran perubahan APBDesa Johorejo Tahun Anggaran 2022

Berisi penjabaran APBDesa Johorejo T.A. 2022

Perubahan KPM BLT-DD di Desa Johorejo Tahun Anggaran 2022

TENTANG PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEGOREJO KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

PERATURAN KEPALA DESA SUMBERAHAYU NOMOR 01 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN KELUARGA MISKIN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT - DD) DESA SUMBERAHAYU KECAMATAN LIMBANGAN TAHUN 2022

Regulasi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebonagung tahun anggaran 2018

Regulasi tentang pembentukan BUMDes di Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal

Regulasi tentang Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal

Regulasi yang mengatur tentang pemakaian Tanah Kas Desa dan Tanah Bengkok di Desa Kebonagung

PERATURAN DESA SUMBERAHAYU NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI DESA NGAREANAK KEC SINGOROJO KAB KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN KELUARGA MISKIN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DESA LIMBANGAN TAHUN 2022

PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 01 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

PERATURAN DESA NO 1 TAHUN 2022 TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2021

Peraturan Desa Juwiring Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021.

PERATURAN DESA TRUKO NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PETRATURAN DESA TRUKO NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TRUKO TAHUN ANGGARAN 2021

PERATURAN KEPALA DESA PAGERTOYO NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT –DD) DESA PAGERTOYO TAHUN 2022

Peraturan Kepala Desa Pagertoyo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

Kamis, tanggal 13 Januari 2022

Bahwa untuk mewujudkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gondang Tahun Anggaran 2021 yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai wujud dari keterbukaan pengelolaan keuangan Desa maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gondang Tahun Anggaran 2021

Yudhi Susanto bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Gondang ,M. Al Furqon Ketua BPD Desa Gondang ,

Ahmad Nasirun Sekretaris BPD Desa Gondang setelah dibahas dan menerima menyepakati Rancangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang telah diajukan oleh Pemerintah desa Gondang dengan penyesuaian dan perubahan pada catatan maka ditapkan Rancangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 menjadi Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. PENDAPATAN

1.1  Pendapatan Asli Desa                                                                             Rp.       64.200.000,-

1.2  Pendapatan Transfer                                                                               Rp.  1.735.891.148,-

1.3  Pendapatan Lain-lain                                                                              Rp.         1.355.675,-

JUMLAH PENDAPATAN                                                                                   Rp.  1.801.446.823,-

2. BELANJA                                                                                              

2.1       Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa                                          Rp.     520.263.675,-

2.2       Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa                                             Rp.     410.579.680,-

2.3       Bidang Pembinaan Kemasyarakatan                                                    Rp.       18.722.908,-

2.4       Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Penanggulangan Bencana,    Rp.      416.097.400,-

2.5       Darurat dan Mendesak Desa                                                              Rp.      440.230.160,-

JUMLAH BELANJA                                                                                          Rp.  1.805.893.823,-

SURPLUS/(DEFISIT)                                                                                      Rp.       (4.447.000),-

3. PEMBIAYAAN                                                                                       

3.1       Penerimaan Pembiayaan                                                                    Rp.                      0,-

SISA/LEBIH ANGGARAN                                                                                Rp.         4.447.000.-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;

b.Daftar penyertaan modal, jika tersedia;

c. Daftar dana cadangan, jika tersedia;

d.dan Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Peraturan Kepala Desa Johorejo yang berisi nama-nama Keluarga Penerima Manfaat BLT DD Tahun Anggaran 2022 di Desa Johorejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal

Peraturan Desa Johorejo Nomor 5 Tahyn 2021 adalah Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022

Penetapan keluarga miskin penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)  Desa Tabet Tahun Anggaran 2022

Penjabaran peraturan Desa Nomor 6 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022

PERATURAN KEPALA DESA PERON NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KEPALA DESA PERON PERON NOMOR 05 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA (BLT –DD) DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN

PERATURAN DESA PERONNOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERON TAHUN ANGGARAN 2022

PERATURAN KEPALA DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

PERATURAN DESA TRAYU NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Rencana Kerja Pemerintah Desa Johorejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 berisi rencana kegiatan bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan masyarakat dan bidang tidak terduga yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022, yang menjadi dasar pembuatan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2022.

berikut file tugas dan tanggungjawab Aparatur Pemerintah Desa (Kepala Desa, Sekretaris  beserta perangkat desa yang diantaranya KAUR - KAUR selaku pelaksana administrasi kesekretariatan, KASI - KASI selaku Pelaksana Teknis dan juga Kadus selaku Pelaksa Kewilayahan) sesuai bidangnya.. 

apa saja sih Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) atau Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Desa Setiap Bidangnya? silakan simak dan bisa diunduh dasar hukumnya :

TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Tentang PERUBAHAN KEDUA PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA PAGERDAWUNG TA.2021 ( SISKEUDES 2021 )

Tentang PERUBAHAN KEDUA PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA. DESA PAGERDAWUNG TA.2021 ( SISKEUDES 2021 )

Tentang PERUBAHAN KESATU PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA PAGERDAWUNG TA.2021 ( SISKEUDES 2021 )

Peraturan Desa Pagerdawung, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Peraturan Desa Kedunggading Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

PERKADES NO 03 TAHUN 2021

27 APRIL 2021

Pemutakhiran Data SDGs Desa dan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2021

PERKADES NO 2 TAHUN 2021

11 Pebruari 2021

Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 19 di tingkat desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 19

PERKADES NO 01 TH 2021

11 JANUARI 2021

PERKADES NO 08 TAHUN 2020

30 Desember 2020

PERDES APBDES NO 06 TAHUN 2020

30 Desember 2020

Meliputi 5 Bidang yaitu:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Peraturan Desa Pagertoyo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 1 Tahun 2021 tentang PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DESA PAGERTOYO

Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 6 Tahun 2020 tetntang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Peraturan Kepala Desa Pagertoyo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2021 tentang PENETAPAN KELUARGA MISKIN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT –DD) DESA PAGERTOYO TAHUN 2021

Peraturan Kepala Desa Pagertoyo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ke Dua atas Peraturan Kepala Desa Pagertoyo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Peraturan Kepala Desa Pagertoyo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Peraturan Kepala Desa Pagertoyo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

PERATURAN DESA TRUKO NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA TRUKO NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA

PERSYARATAN PENDAFTARAN PERANGKAT DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMIAYU
KECAMATAN WELERI, KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 16 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN SUPERVISOR DAN KADER PENDATA PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2021
DESA BUMIAYU

KEPALA DESA BUMIAYU,

Menimbang : a. bahwa Pendataan Keluarga 2021 merupakan kegiatan strategis Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana untuk kepentingan perencanaan, evaluasi, dan pengukuran kinerja sampai dengan wilayah administrasi terkecil;

b. bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan dituntut untuk bekerja keras serta memiliki semangat dan komitmen yang tinggi untuk mensukseskannya agar pelaksanaanya berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, sehingga perlu mengangkat Supervisor dan kader pendata Pendataan Keluarga Tahun 2021 Desa Bumiayu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Bumiayu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

12. PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;

13. PMK Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan TA. 2021;

14. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1232);

15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 49 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal.

16. Peraturan Bupati no 43 tahun 2011 tentang penjabaran tugas pokok, fungsi uraian tugas jabatan struktural dan tata kerja pada badanpemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Supervisor dan kader pendata Pendataan Keluarga Tahun 2021 Desa Bumiayu yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Supervisor Pendataan Keluarga Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
1. Melakukan pengorganisasian dan pengelolaan pelaksanaan pendataan keluarga di desa/kelurahan;
2. Memverifikasi dan memvalidasi formulir terisi hasil pendataan oleh kader;
3. Melakukan Receiving (penerimaan) dan Batching (pengelompokan formulir berdasar satuan-satuan wilayah terkecil;
4. Melakukan pelaporan perkembangan pelaksanaan pendataan keluarga di desa/kelurahan yang menjadi wilayahnya kepada manajer pengelolaan dan manajer data tingkat kecamatan

Tugas Kader Pendata Pendataan Keluarga tahun 2021
1. Mengikuti orientas
2. Melakukan persiapan bersama supervisor
3. Melakukan kunjungan rumah ke rumah untuk wawancara dan observasi
4. Memeriksa isi formulir untuk memastikan semua pertanyaan telah diajukan dan jawabannya telah dicatat dengan api dan jelas terbaca/telah diinput dengan benar ke aplikasi PK21 berbasis smartphone bagi kader yang mendata dengan smartphone
5. Menyerahkan hasil pendataan ke supervisor.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Supervisor sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa melalui PLKB Pembina wilayah desa Bumiayu untuk diteruskan ke Kepala Desa dan Manager data Kecamatan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan.




Ditetapkan di Bumiayu
Pada tanggal 16 Maret 2021

Kepala Desa Bumiayu

MOH JOHAN

NAMA – NAMA SUPERVISOR DAN KADER PENDATA

PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2021

DESA BUMIAYU

           Kepala Desa Bumiayu

                                                                                      MOH JOHAN

NAMA – NAMA KADER PENDATA PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2021 

DESA BUMIAYU

           Kepala Desa Bumiayu

                                                                                      MOH JOHAN

PERATURAN KEPALA DESA PESAREN TENTANG DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2021

PERATURAN DESA PESAREN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PESAREN TAHUN ANGGARAN 2021

Pemberlakuan PPKM Mikro dan Posko Penanganan COVID-19 di Desa Johorejo yang berisi tugas, teknis dan form-form penangangan COVID-19

Penjabaran Perubahan Kedua APBDesa T.A. karena rekonfungsi Dana Desa 8% untuk PPKM Mikro

KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMIAYU

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM POS KOMANDO DESA

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

BERBASIS MIKRO

UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN  CORONA VIRUS DISEASE 2019

DESA BUMIAYU

KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL

TAHUN 2021

PERATURAN DESA BUMIAYU

NOMOR  2 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DESA BUMIAYU

PERATURAN KEPALA DESA BUMIAYU NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA BUMIAYU NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUMIAYU KECAMATAN WELERI TAHUN ANGGARAN 2021

PERATURAN KEPALA DESA BUMIAYU NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA BUMIAYU NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUMIAYU KECAMATAN WELERI TAHUN ANGGARAN 2021

PERATURAN KEPALA DESA BUMIAYU NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT –DD) DESA BUMIAYU KECAMATAN WELERI

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019

INSTRUKSI
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021
DALAM PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT SKALA MIKRO DI DESA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
SERTIPIKAT ELEKTRONIK

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
SERTIPIKAT ELEKTRONIK

SURAT EDARAN BUPATI KENDAL NOMOR 443.5/270/KESRA TANGGAL 03 FEBRUARI 2021 TENTANG GERAKAN JATENG DI RUMAH SAJA

SURAT EDARAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 443.5/0001933

TENTANG

PENINGKATAN KEDISIPLINAN DAN PENGETATAN PROTOKOL KESEHATAN PADA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT ( PPKM ) TAHAP II DI JAWA TENGAH

TANGGAL 2 FEBRUARI 2021

PERATURAN BUPATI KENDAL

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2021

TANGGAL 19 JANUARI 2021

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 900/20/2021

TENTANG

PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2021

TANGGAL 19 JANUARI 2021

Nama-Nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa Johorejo Tahun Anggaran 2021

Bahwa setelah dilakukan validasi terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa, KPM BLT Desa Johorejo berkurang dari 147 KPM menjadi 58 KPM, sehingga APB Desa Tahun Anggaran 2021 harus disesuaikan penjabarannya melaui Peraturan Kepala Desa.

Pada Tahun Anggaran 2020, Desa Johorejo tidak bisa melaksanakan penyaluran BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan karena sebagian Dana Desa telah digunakan sebelum diundangkannya PMK Nomor 50/PMK.07/2020 dan juga digunakan untuk kegiatan yang tidak bisa ditunda seperti penanganan stunting, Posyandu, HP Android untuk KPM. Maka berdasarkan ketentuan PMK Nomor 222/PMK.07/2020 Pemerintah Desa Johorejo menerbitkan Peraturan Kepala Desa. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Johorejo Tahun Anggaran 2021, disahkan pada tanggal 30 Desember 2021.

Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima BLT Dana Desa Tahun 20201

PERATURAN DESA NOMOR 02 TAHUN 2017 TENTANG RPJMDes 2017-2022

PERATURAN KEPALA DESA TRUKO NOMOR 04 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA TRUKO NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMICORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DESA TRUKO

PERATURAN KEPALA DESA TRUKO NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DESA TRUKO

PERBUP 51 Tahun 2017

Menerangkan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan desa dari penganggaran sampai pelaksanaan kegiatan yang ada di pemerintah desa.

Menjabarkan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Yang ada di pemerintahan yang paling bawah.

Menerangkan Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang ada di Republik Indonesia.

Penjabaran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menggambarkan Pemerintahan Desa yang ada di NKRI ini.

Menjelaskan Pemerintahan Desa menurut Undang-undang yang tertera di Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 07 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

Penggeseran kegiatan untuk membiayai Bencana Covid 19

PERATURAN KEPALA DESA TRAYU NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DESA TRAYU KECAMATAN SINGOROJO

PERATURAN DESA NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDes TAHUN 2019

Peraturan Kepala Desa Trayu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trayu Tahun 2020

termasuk tentang siltap 13

Tentang Penetapan Keluarga Miskin Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2020

PERATURAN DESA PESAREN NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plososari Kec. Patean

Rencana Kegiatan Pembangunan Desa tahun Anggaran 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Rowobranten Kecamatan Ringinarum.
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Rowobranten yang terdiri dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Rowobranten yang terdiri dari Kepala Desa dan semua Perangkat Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Rowobranten;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Rowobranten;

BAB II

JENIS-JENIS TANAH DESA

Pasal  2

Jenis –Jenis tanah Desa , diatur sebagai berikut:

(1) Tanah – Tanah Bondo Desa Rowobranten, terdiri :

1. Tanah Bondo Desa C Nomor…. Klas S.II  Persil Nomor   57a Blok Canggal seluas 0,320 Ha dengan batas sebagai berikut :  

      -     Sebelah  Utara        : Jalan

      -     Sebelah Timur        : Bengkok Kepala Desa

      -     Sebelah  Selatan     : Bondo Desa

      -     Sebelah  Barat        : Bengkok Carik

1. Tanah Bondo Desa C Nomor…. Kas D.III Persil 57b Blok Canggal  seluas 0,320 Ha dengan batas-batas,sebagai berikut :

-    Sebelah  Utara        :  Bondo Desa

-    Sebelah  Timur       :  Bengkok Kepala Desa

-    Sebelah  Selatan     :  Saluran

-    Sebelah  Barat        :  Bengkok Carik       

• Tanah Desa yang digunakan Bengkok Kepala Desa,terdiri :

1. Tanah C Desa Nomor .… Klas S.II Persil 50a Blok Canggal seluas 2,100 Ha dengan batas-batas, sebagai berikut :

      -  Sebelah  Utara            :  Jalan

      -  Sebelah  Timur           :  Desa Galih

      -  Sebelah  Selatan         :  Bengkok Kades

      -  Sebelah  Barat            :  Bondo Desa

1. Tanah C Desa Nomor …. Klas D.II Persil 50b Blok  Canggal  seluas 0,695 Ha dengan batas-batas,sebagai berikut :

-  Sebelah Utara             :  Bengkok Kepala Desa

-  Sebelah Timur             :  Desa Kedunggading

-  Sebelah Selatan           :  Desa Kedunggading

-  Sebelah Barat              :   Bondo Desa

1. Tanah C Desa Nomor …. Klas S.I Persil 34 Blok  Rowo  seluas 2,205 Ha dengan batas-batas,sebagai berikut :

-  Sebelah Utara             :  Jalan Desa / Gili

-  Sebelah Timur             :  Bondo Desa

-  Sebelah Selatan           :  Sukemi, Muji, Mukardi,  Munkanah

-  Sebelah Barat              :   Bengkok Kaur Pelayanan Masyarakat

• Tanah Desa yang digunakan Bengkok Sekretaris Desa , terdiri dari :

1. Tanah C Desa Nomor …. Klas S III. Persil 49a Blok Canggal seluas 1,460 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

                                   -  Sebelah Utara             : Gili

-  Sebelah Timur            : Bondo Desa

-  Sebelah  Selatan         : Bengkok Carik

-  Sebelah Barat             : bengkok Kaur Tata Usaha dan Umum

1. Tanah C Desa Nomor ….. Klas D III. Persil 49b Blok Canggal Seluas 0,500 Ha dengan batas-batas , sebagai berikut :

-  Sebelah Utara             : Bengkok Carik

-  Sebelah Timur            :  Bondo Desa

-  Sebelah Barat             :  Saluran

-  Sebelah Selatan          :  Bengkok Kaur Tata Usaha dan Umum

1. Tanah C Desa Nomor ….. Klas S I. Persil 30 Blok Rowo Seluas 0,725 Ha dengan batas-batas , sebagai berikut :

-  Sebelah Utara             : Kawi, Makmun

-  Sebelah Timur            :  Jasmari

-  Sebelah Barat             :  Gili

-  Sebelah Selatan          :  Sundiyah

• Tanah Desa yang digunakan untuk Bengkok Kepala Seksi Pemerintahan, terdiri dari:

1. Tanah C Desa Nomor …. Klas S III. Persil 45 Blok Canggal seluas 0,430 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

                                   -  Sebelah Utara             : Jalan

-  Sebelah Timur            : Bengkok Kadus II

-  Sebelah  Selatan         : Bengkok Kasi Pemerintahan

-  Sebelah Barat             : Bengkok Kaur Keuangan

1. Tanah C Desa Nomor …. Klas D III Persil 53 Blok Canggal Seluas 0.2005 Ha dengan batas-batas , sebagai berikut :

-  Sebelah Utara             : Bengkok Kasi Pemerintahan

-  Sebelah Timur            :  Bengkok Kadus II

-  Sebelah Barat             :  Saluran

-  Sebelah Selatan          :  Bengkok Kaur Keuangan

• Tanah Desa yang digunakan untuk Bengkok Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, terdiri dari:

1. Tanah C Desa Nomor …. Klas S I. Persil 35 Blok Rowo seluas 0,720 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

                                   -  Sebelah Utara             : Jalan / Gili

-  Sebelah Timur            : Bengkok Kades

-  Sebelah  Selatan         : Muntiatun

-  Sebelah Barat             : Kisyanto 

• Tanah Desa yang digunakan untuk Bengkok Kaur Keuangan, terdiri dari:

1. Tanah C Desa Nomor …. Klas S III. Persil 46 Blok Canggal seluas 0,475 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

                                   -  Sebelah Utara             : Jalan

-  Sebelah Timur            : Bengkok Kasi Pemerintahan

-  Sebelah  Selatan         : Bengkok Kaur Keuangan

-  Sebelah Barat             : Slamet Riyadi  

1. Tanah C Desa Nomor …. Klas D III Persil 54 Blok Canggal Seluas 0,220 Ha dengan batas-batas , sebagai berikut :

-  Sebelah Utara             : Bengkok Kaur Keuangan

-  Sebelah Timur            :  Bengkok Kasi Pemerintahan

-  Sebelah Barat             :  Saluran

-  Sebelah Selatan          :  Slamet Riyadi

• Tanah Desa yang digunakan utuk Bengkok Kepala Dusun 1, yaitu

1. Tanah C Desa  Nomor …. Klas S.I Persil 32 plus 33 Blok Rowo seluas 0,690 Ha  dengan     batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara            : SDN / Balai Desa    Rowobranten

        - Sebelah Timur            : Gili

        - Sebelah Selatan          : Samsuri / Kuzaeri

        - Sebelah Barat             : Bondo Desa    

• Tanah Desa yang digunakan untuk Bengkok Kaur Perencanaan :

1. Tanah C   Desa   Nomor   ….  Klas  S.I persil 33 Blok Rowo seluas     0,606 Ha     dengan batas-batas , sebagai berikut :

          - Sebelah Utara          : SD

          - Sebelah Timur         : Bengkok Kadus I

          - Sebelah Selatan       : Sukemi

          - Sebelah Barat          : Bengkok Kades

1. Tanah C  Desa  Nomor  …..   Klas S. I Persil 7 + 8 Blok Rowo seluas       0,195 Ha  dengan batas-batas, sebagai berikut :

          - Sebelah Utara          : Sukardi

          - Sebelah Timur         : Jalan Desa

          - Sebelah  Selatan      : Ahmad Thoib

          - Sebelah Barat          : Sawah Desa Purworejo

1. Tanah C Desa  Nomor  …..   Klas S. II Persil 43 Blok Canggal seluas       0,170 Ha  dengan batas-batas, sebagai berikut :

          - Sebelah Utara          : Saluran

          - Sebelah Timur         : Katib bin Rateman

          - Sebelah  Selatan      : Jalan

          - Sebelah Barat          : Ismail

• Tanah Desa yang digunakan untuk Bengkok Kaur Umum dan tata usaha,        yaitu :

1. Tanah C Desa  Nomor  …. Klas D. III  Persil  48

seluas 0,530 Ha  dengan Batas-batas sebagai berikut :

          - Sebelah Utara            : Jalan.

          - Sebelah Timur           : Bengkok Carik

- Sebelah  selatan        :  Bengkok Kaur Tata Usaha Umum

          - Sebelah barat             : Bengkok Kadus II

1. Tanah C Desa  Nomor  …..    Klas D. III  Persil     48

     seluas 0,530 Ha  dengan Batas-batas sebagai berikut :

          - Sebelah Utara            : Jalan.

          - Sebelah Timur           : Bengkok Carik

- Sebelah  selatan        :  Bengkok Kaur Tata Usaha Umum

          - Sebelah barat             : Bengkok Kadus II

(10).Tanah Desa yang digunakan untuk Bengkok Kadus II

1. Tanah C Desa   Nomor …. Klas S .III Persil 47 +55  seluas 0,695

      Ha dengan batas –batas , sebagai berikut :

            - Sebelah Utara         : Saluran

- Sebelah Timur        : Bengkok Kaur Tata Usaha dan Umum

            - Sebelah Selatan      : Saluran

- Sebelah Barat         : Bengkok Kasi Pemerintahan

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  ( BPD ) DESA ROWOBRANTEN KECAMATAN RINGINARUM

dan

KEPALA DESA ROWOBRANTEN KECAMATAN RINGINARUM

M E M U T U S K A N ;

SOSIALISASI PRODUK HUKUM DAERAH TAHAP II KABUPATEN KENDAL

Perlu diatur tata  cara pengurangan    atau    penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau keringanan ketetapan pajak daerah. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.meningkatkan realisasi pendapatan daerah;

b.meningkatkan pelayanan dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi; dan

c.meningkatkan   kesadaran   wajib   pajak   untuk   membayar piutang pajaknya.

Maka  ditetapkan PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU KERINGANAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN KENDAL

SOSIALISASI PRODUK HUKUM DAERAH TAHAP II KABUPATEN KENDAL

Pemerintah Daerah melakukan pencegahan dan penanggulangan  pelacuran,  serta  pembinaan  terhadap  orang atau  sekelompok  orang  yang  terbukti  melakukan  perbuatan sebagai pelacur.

Bupati  berwenang  menutup  dan  menyegel  tempat-tempat yang  digunakan  atau  mempunyai  indikasi  atau  bukti  yang kuat   sehingga   patut   diduga   tempat   tersebut   digunakan sebagai tempat pelacuran.

untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  10  ayat  (3),  Pasal 11  ayat  (2),dan Pasal  16  ayat  (2)  Peraturan  Daerah  Kabupaten Kendal    Nomor    10    Tahun    2008    tentang    Penanggulangan Pelacuran   di   Kabupaten   Kendal,   maka   perlu   menetapkan menetapkan PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 38 TAHUN  2019 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENANGGULANGAN PELACURAN DI KABUPATEN KENDAL

SOSIALISASI PRODUK HUKUM DAERAH TAHAP II KABUPATEN KENDAL

Dalam   rangka   meningkatkan   efektifitas   pelayanan perlindungan   sosial dan   penanganan   kemiskinan   untuk mewujudkan kesejahteraan sosial secara sistematik, terpadu, dan menyeluruh, makaberdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf c jo Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018  tentang  Sistem  Layanan  dan  Rujukan  Terpadu  untuk Penanganan  Fakir  Miskin  dan  Orang  Tidak  Mampu,  perlu membentuk Sistem   Layanan   dan   Rujukan   Terpadu   di Kabupaten Kendal.

Berdasarkan pertimbangan  tersebut,  maka  ditetapkan  PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU DI KABUPATEN KENDAL

SOSIALISASI PRODUK HUKUM DAERAH TAHAP II KABUPATEN KENDAL

Air Susu Ibu eksklusif merupakan makanan yang paling baik bagi bayi dan sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangannya untuk menjadi sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan nasional berkaitan dengan program pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, perlu kerangka hukum yang mengatur mengenai peningkatan pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif di Kabupaten Kendal.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, ditetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENINGKATAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

SOSIALISASI PRODUK HUKUM DAERAH TAHAP II KABUPATEN KENDAL

Potensi ekonomi sektor industri kecil dan menengah dan usaha mikro di Kabupaten Kendal perlu dikembangkan secara optimal sehingga dapat berdaya saing dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah. Untuk menjamin tercapainya sasaran pengembangan potensi ekonomi sektor industri kecil dan menengah dan usaha mikro perlu didukung dengan pendekatan program Satu Desa Satu Produk (One Village One Product) dalam pembinaan dan pengembangannya serta menuangkannya dalam dokumen perencanaan daerah sebagai upaya untuk pengembangan produk unggulan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu dibuat  PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PROGRAM SATU DESA SATU PRODUK (ONE VILLAGE ONE PRODUCT) DI KABUPATEN KENDAL

Larangan Buang Limbah Sampah Kotoran Air Besar Di Sembarang Tempat atau Sungai 

pentingnya menjaga kesehatan baik diri sendiri maupun lingkungan membuat pemerintah desa bersama BPD dirasa perlu membuat peraturan desa mengenai larangan buang air besar sembarangan. melalui perdes ini diharapkan kesadaran akan kesehatan oleh warga meningkat sehingga dapat terwujud desa gebangan yang sehat baik masyarakatnya maupun lingkunganya.

bahwa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, sumberdaya alam, serta sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan asal usul dan Kewenangan lokal Berskala Desa

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Desa Ngampel Wetan Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Ngampel Wetan maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penataan kembali Tanah- Tanah Desa di Desa Ngampel Wetan.

Peraturan Desa yang mengatur tentang Pengelolaan TK dan TPQ Desa Putatgede

Peraturan Desa Putatgede yang Mengatur tentang Pengelolaan Poli Klinik Kesehatan Desa atau Polindes

Peraturan yang mengatur tentang Rencana Kerja Desa malaha Pembangunan Desa Putatgede

Peraturan yang mengatur tentang Pemakaian Tanah Desa, Dari Tanah Kas Desa, Tanah Bengkok Desa yang digunakan untuk tmabahan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Peraturan Desa yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa Putatgede

kewenangan desa

contoh perdes

<iframe src="https://drive.google.com/file/d/1MAclwL5OnB2JtkeYZOFqC6V5al4VJYXi/preview" width="640" height="480"></iframe>

Peraturan Desa Donosari nomor 03 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Peraturan Desa Donosari nomor 02 tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2018.

Peraturan Desa No 01 tahun 2019 ini tentang Daftar kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan lokal berskala Desa di Desa Donosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
DESA