Monografi

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keuangan Negera

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah

Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Himpunan Peraturan Menteri Keuangan tahun 1994

Buku Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan/Barang Milik Negara dan Sistem Pengawasannya

Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2007

Himpunan Perundang-Undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Himpunan Perundang-Undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Himpunan Perundang-Undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Himpunan Perundang-Undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Himpunan Perundang-Undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Himpunan Perundang-Undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Himpunan Perundang-Undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Analisis Kredit: Dilengkapi Telaah Kasus

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007

Petunjuk Pelaksanaan Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah & Undang-undang tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta Tahun 1999

Undang-Undang R.I Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Himpunan Peraturan Jasa Konstruksi Beserta Pajak Penghasilannya

Himpunan Peraturan Jasa Konstruksi Beserta Pajak Penghasilannya

Pedoman Pengurusan Keuangan Daerah dan Keuangan Desa

Undang-undang RI No. 32 Th 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang RI No. 33 Th 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-undang RI No. 32 Th 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang RI No. 33 Th 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Keputusan Presiden R.I Nomor: 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun 2003

Keputusan Presiden R.I Nomor: 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun 2003

Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, Nomor 1 Tahun 2004, Nomor 15 Tahun 2004, Nomor 32 Tahun 2004, dan Nomor 33 Tahun 2004

Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, Nomor 1 Tahun 2004, Nomor 15 Tahun 2004, Nomor 32 Tahun 2004, dan Nomor 33 Tahun 2004

Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, Nomor 1 Tahun 2004, Nomor 15 Tahun 2004, Nomor 32 Tahun 2004, dan Nomor 33 Tahun 2004

Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, Nomor 1 Tahun 2004, Nomor 15 Tahun 2004, Nomor 32 Tahun 2004, dan Nomor 33 Tahun 2004

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perbendaharaan Negara

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Pedoman penyusunan APBD Tahun 2007

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Noor 85 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

Himpunan Peraturan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2008

Strategi Pemeriksaan pada lembaga Tinggi Negara Pemerintah, BUMN/BUMD dan Bendahara Negara

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Kepres No. 16 Tahun 1994): Pengganti Kepres No. 29 Tahun 1984

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Preside

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2009

3 Undang-Undang Bidang Keuangan

3 Undang-Undang Bidang Keuangan

Keppres 14A 1980: APBN 1983/1984-1982/1983, 1981/1982-1980/1981, 1979-1980

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1324/KMK.04/1988 Tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Address of State by H.E. The President of The Republic of Indonesia Soeharto Before the House of People's Representatives on The Occasion of The 50th Independence Day, August 17th

Surat Edaran Menteri Dalamm Negeri Nomor: 903/3172/SJ Perihal Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005

Surat Edaran Menteri Dalamm Negeri Nomor: 903/3172/SJ Perihal Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No

Beberapa Soal Anggaran Negara

Petunjuk Pelaksanaan U.U.R.I No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Compatabelen, Comptabel Beheer, Toezicht-Houders Op Dat Beheer, Verantwoordelijkheid Der Comptabelen En Mede AanSrakelijkheid Van De Toe Zichthouders

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Dasar-Dasar Perpajakan Bagi Bendaharawan

Kepres No. 29/1984

Instruksi Presiden No.7/1999

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 4 Tahun 1982 Tentang Pensuksesan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1982/1983 di Daerah

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 4 Tahun 1982 Tentang Pensuksesan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1982/1983 di Daerah

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 4 Tahun 1982 Tentang Pensuksesan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1982/1983 di Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Himpunan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Noor 25 Tahun 1999

Himpunan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Noor 25 Tahun 1999

Himpunan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Noor 25 Tahun 1999

Himpunan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Noor 25 Tahun 1999

Himpunan Peraturan Pemerintah: Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Peraturan pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang

Himpunan Peraturan Menteri Keuangan Tahun 1994

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahu

Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah dan Pinjaman Daerah

Paket Kebijaksanaan Di Bidang Investasi, Perdangangan, Keuangan, Tenaga Kerja, Pertanahan, IMB dan UUG/HO, Tanggal 6 Juli 1992

Buku Petunjuk Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perbendaharaan Negara: Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PP. Nomor 2 Tahun 2006), Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (PP. No

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah: Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007

Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia Jilid II

Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia Jilid II

Peraturan Pelaksanaan di Bidang Cukai

Peraturan Pemerintah R.I Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Tahun 2001

Administrasi Kas Bendaharawan Pusat, Derah dan Desa (APBN, APBD, dan APPKD)

Bendahara Mahir Pajak

Pedoman Pinjaman, Hibah Daerah, dan Sistem Akuntansi Hibah

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah

Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Tindak Lanjut Perpajakan: Januari '07-Juni '07

Kebijakan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang BPHTB dan PBB

Manual Administrasi Barang Daerah IVA

Himpunan Peraturan Pengelolaan Peralatan Daerah IV

Himpunan Peraturan Pengelolaan Peralatan Daerah IV

Himpunan Peraturan Pengelolaan Peralatan Daerah IV

Himpunan Peraturan Pengelolaan Peralatan Daerah IV

Administrasi Perkantoran

Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah

Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah

Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Himpunan Peraturan Pengelolaan Barang Daerah

Himpunan Keputusan Menteri Dalam Negeri (No.42 dan No. 49 Tahun 2001, No. 7 Tahun 2002, dan No. 12 Tahun 2003

Himpunan Keputusan Menteri Dalam Negeri (No.42 dan No. 49 Tahun 2001, No. 7 Tahun 2002, dan No. 12 Tahun 2003

Himpunan Keputusan Menteri Dalam Negeri (No.42 dan No. 49 Tahun 2001, No. 7 Tahun 2002, dan No. 12 Tahun 2003

Himpunan Keputusan Menteri Dalam Negeri (No.42 dan No. 49 Tahun 2001, No. 7 Tahun 2002, dan No. 12 Tahun 2003

Himpunan Keputusan Menteri Dalam Negeri (No.42 dan No. 49 Tahun 2001, No. 7 Tahun 2002, dan No. 12 Tahun 2003

Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006)

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi

Peraturan Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional: Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP. Nomor 39 Tahun 2006) & Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (PP. Nomor 40 Tahun 2006)

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Juknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Beserta Langkah-Langkah Menghapus KKN dari Perekonomian Nasional

Manual Administrasi Barang Daerah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan, Penyusunan dan Perhitungan APBD (Keputusan Mendagri R.I No.29 Tahun 2002)

Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Himpunan Produk Hukum Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Himpunan Produk Hukum Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Himpunan Produk Hukum Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah RI no.24 Tahun 2005)

Himpunan Peraturan Pengelolaan Barang Milik Negara

Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Beserta Pedoman Akuntansi dan Pelaporan keuangan Badan layanan Umum

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2007 Tentang Perubahan Atas Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap Beserta Petunjuk Pelaksanaannya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2007 Tentang Perubahan Atas Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap Beserta Petunjuk Pelaksanaannya

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib dewan perwakilan rakyat daerah & Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gub

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (UU Nomor 52 Tahun 2009) & Administrasi kependudukan beserta peraturan pelaksanaannya

Aparatur Sipil Negara (UU RI No. 5 Tahun 2014)

Pedoman Pengadaan Barang Prakualifikasi & Pascakualifikasi

Pedoman umum perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah

Pedoman umum perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah

Pedoman umum perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 & 30 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah & Pinjaman Daerah

Peraturan Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2005

Peraturan Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Himpunan Peraturan Menteri Pertanian Tahun 1995: Bagian Pertama Daftar Peraturan dengan Sistem Katalog

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Agribisnis: SUb Sektor Perikanan

Informasi Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehutanan

Informasi Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehutanan

Informasi Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehutanan

Informasi Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehutanan

Matrik Norma dan Sanksi Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Kehutanan

Matrik Norma dan Sanksi Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Kehutanan

Informasi Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehutanan

Informasi Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehutanan

Petunjuk Tehnis Pengusulan, Penetapan, dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Pusat Sebagai Swadana

Informasi peraturan Perundang-undangan Departemen Kehutanan

Peraturan-Peraturan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Panyosohan Beras

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Karantina Pertanian; Bagian Pertama Karantina Hewan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Agribisnis: Sub Sektor Perkebunan

Peraturan Peredaran Hasil Hutan

Himpunan Peraturan Perundang0undangan di Bidang Kehutanan tahun 1994

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Kehutanan Tahun 1993

Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perikanan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perikanan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perikanan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perikanan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Himpunan Peraturan Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Himpunan Peraturan Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Himpunan Peraturan Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Himpunan Peraturan Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2006 & Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Pedoman Penyusunan APBD Tahun 1988/1989 Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah

Pedoman Pengelolaan Barang Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengadaan Perabot Perkantoran Pusat/Daerah dan Barang-Barang Milik Negara 1995

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Kumpulan Peraturan Keuangan dan Pajak Daerah 1998

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Beserta Informasi Keuangan Daerah

Himpunan Peraturan Bupati Kendal Tahun 2013

Himpunan Peraturan Bupati Kendal Tahun 2013

Himpunan Peraturan Bupati Kendal Tahun 2013

Himpunan Peraturan Bupati Kendal Tahun 2013

Himpunan Peraturan Bupati Kendal Tahun 2013

Himpunan Peraturan Bupati Kendal Tahun 2013

Himpunan Peraturan Bupati Kendal Tahun 2013

Himpunan Peraturan Bupati Kendal Tahun 2013

Himpunan Peraturan Bupati Kendal Tahun 2013

Himpunan Peraturan Bupati Kendal Tahun 2013

3 Undang-Undang Pembangunan

3 Undang-Undang Pembangunan

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang

Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007

Informasi Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehutanan

Informasi Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehutanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosisitemnya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosisitemnya

Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kehutanan dan Perkebunan Tahun 1995-1997

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Perkembangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah

Peraturan Pemerintah R.I Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Peraturan Pemerintah No.58 th. 2005). Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Peraturan pemerintah no. 6 th. 2006), Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Buku Himpunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah

Buku Himpunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah

Buku Himpunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah

Himpunan Peraturan yang Berhubungan dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Himpunan Peraturan yang Berhubungan dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 146/Kpts/HK.050/93 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah dan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor: 16 Tahun 1994 Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan-Peraturan Bidang Irigasi/Pengairan dan Budidaya Tanaman Tahun 2001

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992

Peraturan-Peraturan Bidang Kehutanan & Perkebunan 1999-2000

Peraturan Pemerintah No. 28/ Th 1985 Tentang Perlindungan Hutan dan Peraturan Pelaksanaannya

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Kehutanan Tahun 1996

Himpunan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Kawasan Hutan

UU & PERPPU Kehutanan beserta PP Tentang Perencanaan & Perlindungan Hutan

Manual Administrasi Keuangan Daerah IA

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara

Petunjuk Teknis Keuangan Bantuan Operasional Sekolah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1998 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Kehutanan Kepada Daerah

Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Departemen Kehutanan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan

Peraturan Mengenai Unit Swadaya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman

Peraturan-Peraturan Tentang Perumahan & Pertanahan

Tindak Lanjut Pedoman Tata Cara Hak Atas Tanah Tahun 2002

Tindak Lanjut Pedoman Tata Cara Hak Atas Tanah Tahun 2002

Pendaftaran Tanah di Indonesia

Pendaftaran Tanah di Indonesia

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pertanahan Tahun 1992/1993

Kitab Undang-Undang Hukum Agraria: Undang-undang No.5 Tahun 1960 dan Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pedaftaran Tanah

Politik dan Kebijakan Hukum Pertanahan serta Berbagai Permasalahannya

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pertambangan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pertambangan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pertambangan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pertambangan

Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 06/KPTS/1994 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Perumahan Bertumpu pada Kelompok

Kerangka Acuan Penyusunan Tata Kerja Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah (BP4D)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional

Rumah Sehat Dalam Lingkungan Sehat

Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelola

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1994 Tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik

Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia: Aspek-aspek dalam pelaksanaan UUPA dan peraturan perundangan lainnya di bidang Agraria di Indonesia

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perumahan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Sumber Daya Industri

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035

Informasi: Peraturan Perundang-undangan Pertanahan

Informasi: Peraturan Perundang-undangan Pertanahan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pertanahan dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tahun 2000 Tentang Pengaturan Penguasaan Tanah, Penatagunaan Tanah, Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah, Pengukuran dan Pedaftaran Tanah.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pertanahan Tahun 1999

Perizinan Lokasi dan Tata Cara Penyelesaian Sengketa, Pelimpahan, Pembatalah Hak Atas Tanah Penetapan Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten/Kotamadya di Indonesia

Perizinan Lokasi dan Tata Cara Penyelesaian Sengketa, Pelimpahan, Pembatalah Hak Atas Tanah Penetapan Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten/Kotamadya di Indonesia

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 22/PERMEN/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 22/PERMEN/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk Rumah Tinggal Tahun 1998

Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk Rumah Tinggal Tahun 1998

Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk Rumah Tinggal Tahun 1998

Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk Rumah Tinggal Tahun 1998

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Peryaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing (Petunjuk Pelaksanaan dari PP. No, 41 Tahun 1996)

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Peryaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing (Petunjuk Pelaksanaan dari PP. No, 41 Tahun 1996)

Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 2 Tahun 1996 Tentang Pengukuran dan Pemetaan Untuk Penyelennggaraan Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 2 Tahun 1996 Tentang Pengukuran dan Pemetaan Untuk Penyelennggaraan Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 2 Tahun 1996 Tentang Pengukuran dan Pemetaan Untuk Penyelennggaraan Pendaftaran Tanah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun

Himpunan Peraturan Pembebasan Tanah: Dilengkapi Peraturan Peraturan Badan Pertanahan Nasional 1992

Himpunan Peraturan Di Bidang Pertanahan dan Perumahan 1996-1997

Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal

Kumpulan Peraturan Perundangan Perumahan dan Beberapa Peraturan Agraria

Peraturan Pemerintah Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah 1996

Himpunan Peraturan Pertanahan Indonesia 1991

Informasi Peraturan Perundang-undangan Pertanahan

Himpunan Peraturan di Bidang Pertanahan dan Perumahan Tahun 2002

Himpunan Peraturan yang Berhubungan dengan Pengelolaan Tanah Pemerintah Daerah IV B

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pertanahan 1993

Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah

Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah

Peraturan Penunjang Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Hak Tanggungan Atas Tanah

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Noor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pertanahan tahun 1994-1996

Tindak Lanjut Pedoman Tata Cara Hak Atas Tanah Tahun 2007

Peraturan Presiden Republik Indonesia: Kedudukan Tugas Fungsi Susunan Organisasi Kewenangan Tata Kerja Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah non Departemen dan Tunjangan Jabatan Fungsional/Struktural

Peraturan Agraria 1979-1980

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Tinjauan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya

Buku Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kendal

Bungan Rampai Undang-undang Perindustrian

Bungan Rampai Undang-undang Perindustrian

Himpunan Sambutan Bupati Kendal Periode I Tahun 2016

Peryaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil Beserta Ketentuan Pelaksanaannya

Delapan Program Pemacu P.A.N (Pendayagunaan Aparatur Negara) dilengkapi Pedoman Pemasyarakatan Budaya Kerja dan Tanya Jawab

Seri Himpunan Peraturan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2008 Jilid 1

Seri Himpunan Peraturan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2008 Jilid 2

Seri Himpunan Peraturan Pegawai Negeri Sipil Jilid 3

Peraturan Gaji, Perjalanan Dinas dan Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2008

Peraturan Gaji, Perjalanan Dinas dan Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2008

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Kenaikan Gaji Baru Penetapan Pensiun Pokok & Tunjangan Tahun 2009

Himounan Peraturan perundang-undangan Pertanahan Tahun 1996-1997

Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Tahun 1999

Perpindahan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat & Pegawai Negeri Sipil Daerah

Himpunan Peraturan Perundang-undangan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan

Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya

Korps Pegawai Republik Indonesia: Bahan Penataran P-4 Pola Terpadu Bagi Pegawai Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 41, 43, 45 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Perubahan Atas PP No. 48/05 Ttg Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Peryaratan dan Tata cara Pengangkatan Sekretaris

Himpunan Peraturan Bidang Kepegawaian

Pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil

Ketentuan Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik

Ketentuan Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik

Ketentuan Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik

Ketentuan Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik

Ketentuan Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik

Kepemimpinan Pancasila: Bahan Penataran P-4 Pola Terpadu Bagi Pegawai Republik Indonesia

Media Infomasi

Media Infomasi

Kumpulan Peraturan Kepegawaian 1999

Kumpulan Peraturan Kepegawaian 1999

Kumpulan Peraturan Tentang Kepegawaian, Instansi & Pejabat Pemerintah 2002-2003

Materi Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian Tahun 2015

Materi Pelatihan Analisis Jabatan Buku 1

Materi Pelatihan Analisis Jabatan Buku 2

Peraturan Kepegawaian

Tunjangan Penyesuaian Gaji Pokok Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil 1992

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2001 tanggal 17 April 2001 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2001 tanggal 17 April 2001 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000

Undang-undang Kepegawaian 1999

Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Dipilih Menjadi Kepala Desa atau Dipilih/Diangkat Menjadi Perangkat Desa

Himpunan Peraturan Pemerintah di Bidang Kepegawaian Beserta Penjelasannya

Hukum Kepegawaian di Indonesia

Kumpulan Peraturan Pemerintah Keputusan presiden dan keputusan kepala BAKN tentang pegawai Negeri Sipil

Himpuna Peraturan Kepegawaian tahun 2002-2003

Himpuna Peraturan Kepegawaian tahun 2002-2003

Himpuna Peraturan Kepegawaian Republik Indonesia 1995-1996

Perjalanan Dinas, Jabatan Dalam negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap

Perjalanan Dinas, Jabatan Dalam negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap

Peraturan Penggajian, Uang lembur, uang makan, perjalanan dinas, dan pensiunan tahun 2009

Himpunan Peraturan Pemerintah Tentang Diklat Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural dan fungsional serta programm kerja kepegawaian

Peraturan Pembayaran gaji, Uang lembur, uang makan, perjalanan dinas, dan pensiunan tahun 2008

Peraturan Pemerintah Tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil, hakim, tni, polri dan tunjangan anak yatim/piatu serta jada/dudanya

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian

Mengenal Peradilan Kepegawaian di Indonesia

Mengenal Peradilan Kepegawaian di Indonesia

Peraturan Kepegawaian Tahun 2007

Peraturan Kepegawaian Tahun 2007

Peraturan Pegawai Negeri Sipil tahun 2003

Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Antara Departemen Dalam Negeri Dengan PT Asuransi Jiwasraya

Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Antara Departemen Dalam Negeri Dengan PT Asuransi Jiwasraya

Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Antara Departemen Dalam Negeri Dengan PT Asuransi Jiwasraya

Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Antara Departemen Dalam Negeri Dengan PT Asuransi Jiwasraya

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1990 Tentang Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/KMK.04/1990 Tentang Pelaksanaan Pemotongan pajak penghasilan atas pe

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1990 Tentang Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/KMK.04/1990 Tentang Pelaksanaan Pemotongan pajak penghasilan atas pe

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1990 Tentang Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/KMK.04/1990 Tentang Pelaksanaan Pemotongan pajak penghasilan atas pe

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1990 Tentang Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/KMK.04/1990 Tentang Pelaksanaan Pemotongan pajak penghasilan atas pe

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1990 Tentang Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/KMK.04/1990 Tentang Pelaksanaan Pemotongan pajak penghasilan atas pe

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1990 Tentang Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/KMK.04/1990 Tentang Pelaksanaan Pemotongan pajak penghasilan atas pe

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Kamus Administrasi Kepegawaian Indonesia

Lembaran Daerah Propinsi Derah Tingkat 1 Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 1996 Seri D No. 14

Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil dan larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik tahun 2004

Peraturan Pemerintah RI Nomor 4, 11,12, 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI Nomor 15, 98, 99, 100 Tahun 2001 Tahun 2002

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Hakim Anggota Tentara Nasional Indonesia Anggota Kepolisian Republik Indonesia 2007

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil 1994, Jabatan Fungsional Pegawai negeri Sipil 1994, dan Pengangkatan Pegawai negeri Sipil dalam jabatan Struktural 1994

Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Tunjangan Umum, Tunjangan Jabatan Stuktural, & Tunjangan Jabatan Fungsional Tahun 2006

Peraturan Tentang Perjalanan Keluar dan Ke Dalam Negeri Republik Indonesia

Peraturan Tentang Perjalanan Keluar dan Ke Dalam Negeri Republik Indonesia

Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia

Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Partai Politik, Pemilihan Umum, Susunan dan Kedudukan Majelis Permusrawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Pegawai Negeri Sipil yang

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden tahun 2006

Peraturan Pemerintah RI Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI, dan Hakim

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang wewenang pengangkatan, pemindanhan dan pemberhentian pegawai negeri sipil, formasi pegawai negeri sipil, pengadaan/pengangkatan pegawai negeri sipil. dan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil

Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Pemerintah Pusat dan Daerah)

Peraturan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil 1992

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Himpunan Tindak Lanjut Peraturan Kepegawaian Tahun 2004

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96, 97. 98, 99, 100, dan 101 Tahun 2000

Penuntun Surat-menyurat Jabatan

Petunjuk Teknis Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Kepegawaian

Kumpulan Peraturan tentang Kepegawaian, Instansi & Pejabat Pemerintah 2006-2007

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Mencegah Pejabat Tata Usaha Negara Sebagai Tergugat Dalam PTUN

Hukum Perkawinan, Hukum kewarisan, hukum acara peradilan agama dan zakat menurut Hukum Islam

Jurnal Konstitusi

Majalah Hukum Nasional

Pedoman Nasional Pajak Daerah & Retribusi Daerah

Pengantar Ilmu Hukum

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman

Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Tindakan Pidana Subversi: Suatu Tinjauan Yuridis

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Bidang Pertahanan Kemanan (HANKAM) 1997

Undang-undang Bidang Pertahanan Kemanan (HANKAM) 1997

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Yurisporudensi Pidana-Perdata

Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung dan Peradilan Tata Usaha Negara

Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Himpunan Yurisprudensi Hukum Waris Indonesia

Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia 1951-1999

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang No.31 th.1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang No.31 th.1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Panitera Pengadilan Tugas, Fungsi & Tanggungjawab

Perbuatan-perbuatan Pemerintahan Menurut Hukum Publik

Kumpulan Bahan-Bahan Penataran Peradilan Tata Usaha Negara

KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge RAAD

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan Majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan Majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan Majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan Majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan Majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan Majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan Majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri

Menjalankan Pemerintahan dan Hukum Perdata

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Peradilan

Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan

Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara

Hukum Acara Peradila Agama

Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian

Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika

Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika

Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika

Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika

Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Badan Peradilan

KUHAP: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia

Peraturan Pemerintah Reublik Indonesia Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Peraturan Pemerintah Reublik Indonesia Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Tiga Undang-undang Republik Indonesia tentang Psikotropika-Narkoika & Hak Asasi Manusia

Undang-undang Pokok Perkawinan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis & Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Contoh-contoh Kontrak, Rekes & Surat Resmi Sehari-hari

Contoh-contoh Kontrak, Rekes & Surat Resmi Sehari-hari

Jurnal Konsitusi

Hukum Bangsa-Bangsa suatu pengantar hukum internasional

Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Himpunan Peraturan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Telaah Akademik Terhadap Yurisprudensi tentang Peradilan Agama (Perceraian)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tahun 208

Himpunan Peraturan Hak Asasi Manusia

Himpunan Peraturan Hak Asasi Manusia

Kedudukan Wanita di Mata Hukum

Himpunan Peraturan Perundang-undangan untuk Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara

Himpunan Peraturan Perundang-undangan untuk Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara

Himpunan Peraturan Perundang-undangan untuk Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara

Komentar HIR

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang be

Hukum Anah Indonesia

Himpunan Undang-undang Terpenting bagi Penegak Hukum

Yurisprudensi Hukum Pidana dan Perdata

Himpunan surat-surat edaran, instruksi surat keutusan, dan peraturan Mahkamah Agung tentang Hukum Perdata dan Hukum Acara perdata

5 (Lima) Undang-undang Republik Indonesia

5 (Lima) Undang-undang Republik Indonesia

Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Penguasa Menurut Hukum Perdata

Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Yayasan Tahun 2008

Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Yayasan Tahun 2008

Undang-undang & Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Jaminan Sosial Tenga Kerja (Jamsostek) 2009

Pedoman Bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pilkada

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Yurisprudensi Mahkamah Agung - RI

Yurisprudensi Mahkamah Agung - RI

Yurisprudensi Mahkamah Agung - RI

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman & Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 5 tahun 1991 Tentang Kejaksaan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pedoman tata cara perizinan dan rektur CTKI melalui bursa kerja luar negeri

Materi Konsultasi Hukum Tahun 2011

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1989, Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1990, Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1991

Departemen Pertahanan Keamanan RI Buku Undang-undang Pertahanan Keamanan Negara RI

Departemen Pertahanan Keamanan RI Buku Undang-undang Pertahanan Keamanan Negara RI

Departemen Pertahanan Keamanan RI Buku Undang-undang Pertahanan Keamanan Negara RI

Varia Peradilan

Himpunan Materi Penataran Hukum Peradilan Tata Usaha Negara Kabupaten Derah Tingkat II Kendal

Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Batas Pemilikan Tanah di Daerah Perkotaan

KUHP

KUHP

TIPIKOR

Yurisprudensi Mahkamah Agung - RI

Majalah Hukum Nasional

Majalah Hukum Nasional

Bahan Pokok Bagi Penyuluh Hukum: Undang-undang RI no. 9 tahun 1992 tentang keimigrasian dan peraturan pelaksanaannya

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 32 tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan bupati dan wakil bupati kendal tahun 2010

Himpunan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Bidang Politik

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pertahanan Negara

Kompedium Hukum Bidang Penyuluhan

Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Pemasyarakatan jawa Tengah dalam Gambar tahun 2010

Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Ketetapan MPR-RI dan Keputusan MPR-RI

Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Ketetapan MPR-RI dan Keputusan MPR-RI

Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Ketetapan MPR-RI dan Keputusan MPR-RI

Panduan dan Etika di Jalan Raya: Untuk Pejalan kaki, sepeda dan sepeda motor

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak pidana terorisme tahun 2002

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hal Asasi Manusia Indonesia tahun 2011-2014

Petunjuk Pelaksanaan Renana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) Indonesia tahun 2011-2014

Materi sosialisasi putusajn majelis permusyawaratan rakyat Republik Indonesia: Ketetapan MPR Ri dan Keputusan MPR RI

Materi sosialisasi putusajn majelis permusyawaratan rakyat Republik Indonesia: Ketetapan MPR Ri dan Keputusan MPR RI

Materi sosialisasi putusajn majelis permusyawaratan rakyat Republik Indonesia: Ketetapan MPR Ri dan Keputusan MPR RI

Materi sosialisasi putusajn majelis permusyawaratan rakyat Republik Indonesia: Ketetapan MPR Ri dan Keputusan MPR RI

Materi sosialisasi putusajn majelis permusyawaratan rakyat Republik Indonesia: Ketetapan MPR Ri dan Keputusan MPR RI

Penelitian tentang aspek hukum pelaksanaan inisiatif DPR dalam penyusunan rencangan undang-undang

Majalah Hukum Nasional

ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor I/PR/2003 Tentang peninjauan terhadap materi dann status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun

ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor I/PR/2003 Tentang peninjauan terhadap materi dann status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun

ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor I/PR/2003 Tentang peninjauan terhadap materi dann status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun

ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor I/PR/2003 Tentang peninjauan terhadap materi dann status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun

Varia Peradilan

Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum Tahun 2005

Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Hukum Acara Pidana

Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

Kapita Selekta Hukum Pidana

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia

Undang-undang Lengkap tentang Penegak Hukum

Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum

Katalog Undang-undang Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Sejak tahun 1945 s.d 2004 dengan status/Aspek legalistas

Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Perubahan Undang-undang Perbankan

Fungsi keluarga dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia