Informasi

Workshop JDIH "Peningkatan Sinergi dalam Pengelolaan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan untuk Mendukung Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah"

A. Dasar dari Kegiatan workshop JDIH ini adalah Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor 265/B/S/DJPKN-V.SMG/HKM.04.03/08/2025 perihal undangan Kegiatan workshop JDIH "Peningkatan Sinergi dalam Pengelolaan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan untuk Mendukung Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah";

B.  Tujuan dari kegiatan ini adalah;

1.    Meningkatkan kapasitas pengelola JDIH;

2.    Mendorong integrasi sistem hukum antarinstansi;

3.    Menyusun strategi kolaboratif; dan

4.    Memperkuat literasi hukum.

C. Kegiatan workshop JDIH ini diawali dengan museum tour dan dilanjutkan pembukaan oleh Ahmad Luthfi H. R. S.E., M.H., Ak., CA, CSFA, ERMAP Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, dengan narasumber:

1.    Supriyonohadi S.H., M.Si, CLA, CSFA. Kepala Pusat Legislasi, Pengembangan dan Bantuan Hukum pada Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI dengan materi %u201CPeran JDIH BPK dan UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah%u201C;

2.    Haerudin, SH., MH. Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah dengan materi %u201CPengelolaan JDIH pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Tantangan dan Hambatannya%u201C.

3.  Hasil :

1.    Peran JDIH BPK dan UJDIH BPK Perwakilan dalam Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah sesuai dengan Renstra BPK 2025-2029 yaitu BPK Bermartabat dan Bermanfaat. Dengan sasaran strategisnya:

a.    Meningkatnya manfaat sasaran hasil pemeriksaan

b.    Meningkatnya Pemanfaatan hasil investigasi dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah; dan

c.    Meningkatnya Kapasitas organisasi dan pelayanan public BPK

Selain itu, BPK juga berperan dalam memastikan proses pemeriksaan berjalan sesuai dengan koridor hukum dan rekomendasi yang diberikan memiliki dasar regulatif yang kuat.

2.    Tugas pengelola UJDIH BPK Perwakilan adalah melakukan pemutakhiran database peraturan di daerah, dengan melakukan Kerjasama dengan JDIH Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam wilayah perwakilan.

3.    Melaksanakan optimalisasi standar pengolahan Dokumen dan Informasi Hukum melalui pengembangan Website JDIH berdasarkan standardisasi dan pola-pola operasional yang telah diseragamkan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

4.    Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah harus mampu menangani tantangan dan hambatan yang dialami selama pengelolaan JDIH dengan berkoordinasi satu sama lain.

5.    Dalam paparan kepala Biro Hukum, dijelaskan bahwa dalam penomoran produk hukum daerah, tidak boleh dilakukan inden nomor dan tanggal karena berpotensi ada masalah di kemudian hari.

BPK RI menghimbau agar setiap anggota JDIH terus melakukan koordinasi dalam pemutakhiran database peraturan pada website JDIH.