Informasi

Sosialisasi Pra Raperda Tahun 2026

1.   Dasar Pelaksanaan Sosialisasi :

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan :

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan perubahannya;

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan perubahannya;

c. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

d. Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan perubahannya; dan

e. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.

2.  Tujuan.

Tujuan diadakannya sosialisasi adalah :

a. untuk menyerap aspirasi dalam rangka penyempurnaan dan pengayaan materi raperda sebelum disampaikan ke DPRD Kabupaten Kendal; dan

b. menyebarluaskan informasi Raperda Kabupaten Kendal kepada masyarakat.

3. Waktu Pelaksanaan:

     Hari           :  Kamis, 20 Agustus 2026.

Jam           :  08.30 WIB s/d selesai.

Tempat      : Aula Gedung Wanita Lantai 2 Setda Kabupaten Kendal.

4. Narasumber dan Materi:

Narasumber untuk kegiatan Sosialisasi Pra Praperda sebagai berikut :

a. Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026-2046 akan disampaikan oleh Kepala Bapperida Kab. Kendal selaku pemrakarsa;

b. Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok akan disampaikan oleh Kepala Dinkesda Kab. Kendal selaku pemrakarsa;

c. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah akan disampaikan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Kendal;

5.  Peserta.

Jumlah peserta sosialisasi direncanakan sebanyak 30 (tiga puluh) orang terdiri atas:

a.    unsur perguruan tinggi;

b.    unsur organisasi kemasyarakatan;

c. unsur badan permusyawaratan desa, kepala desa, dan perangkat desa;

d.    unsur paralegal dan pos bantuan hukum desa/kelurahan;

e.     unsur badan usaha milik daerah;

f.      unsur pemangku kepentingan;